Kerinduan yang selalu di cita-citakan oleh semua rakyat adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Tercukupinya kebutuhan papan,sandang,sembako dengan harga murah,kesehatan serta pendidikan gratis.Sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua masyarakat.Ukuran sejahterapun sebatas bisa makan tiga kali sehari, tidak menuntut terlalu jauh , apalagi menuntut disediakan kesempatan kerja, walaupun itu memang tugas dari pemerintah untuk menyediakan untuk rakyatnya.
UUD 1945 pasal 33 telah menegaskan,” (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”
Bung Hatta selalu menggoreskan provokasinya di relung paling dalam, bangsa Indonesia bahwa, koperasi adalah, “soko gurunya perekonomian Indonesia “.Perjuangan Hatta seumur bangsa ini,yang telah mengalami pasang surutnya keberhasilan, disegala bidang dari hilir sampai hulu.Namun apa yang kita lihat hari ini ? Slogan itu hanya polesan lipstick saja,kita tidak pernah melihat koperasi ikut serta ,aktif dalam tender-tender nasional atau minimal meyakinkan kepada rakyat bahwa ,ekonomi kerakyatan adalah basic terpenting dalam tatanan Demokrasi ekonomi Pancasila. Sudah saatnya instansi terkait mulai merubah program kerjanya, misalnya pelatihan pengelolaan keuangan usaha kecil-menengah,atau pelatihan pembuatan casflow .Program-program itu biasa melibatkan kelompok tani yang sudah ada di Desa atau program PNPM yang bergerak dalam pemberdayaan usaha kecil.Sehingga usulan pelatihan murni timbul dari usulan masyarakat ,yang terjun langsung dengan usaha kecil yang digeluti.Tentu saja program tersebut harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.Sehingga kegiatan pelatihan terpantau dan dapat dipertanggungjawabkan ,minimal seperti program PNPM.
Pernahkah kita mendengar dengan nyaring , sebuah koperasi memfasilitasi para karyawannya untuk berwirausaha? Atau menargetkan koperasi agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta kelas teri tingkat kecamatan sekalipun atau BUMD? Apalagi menawarkan solusi menuju Indonesia yang maju dan mandiri serta berkerakyatan.Justru yang yang dialami koperasi kita ini adalah difasilitasi oleh perusahaan swasta, untuk mengembankan usahanya dengan system bagi hasil yang pada kenyataanya tidak diimbangi dengan basic manajemen kuat yang akhirnya menghilangkan Idialisme pemberdayaan ekonomi kerakyatan.Sudah waktunya koperai di Indonesia mulai menata diri,siap untuk menjadi lawan dalam sebuah sisitem ekonomi.Jika perusahan swasta saja berani menfasilitas berdirinya sebuah koperasi, artinya Kekuatan swasta tidak terlalu memperhitungkan kekuatan Gerakan Ekonomi Kerakyatan.Dengan kata lain Sistem Ekonomi Kerakyatan yang selalu kita dengungkan dalam lubuk hati bangsa ini “tidak diperhitungkan” oleh Gerakan Kapitalis.
Apa yang dapat kita tangkap dari semua itu ? bahwa, “Sistem gerakan ekonomi bangsa ini , tidak mempunyai system yang mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia” yang katanya bersistem ekonomi kerakyatan.
Peran Pemerintah
Ekonomi kerakyatan bukan sekedar ada komitmen politik pemerintah untuk merubah kecenderungan dalam sistem ekonomi yang berjalan selama ini.Yaitu, membela kepentingan pengusaha besar khususnya para konglomerat. Hendaknya perubahan itu dilaksanakan dengan memberi perhatian utama kepada rakyat lewat program-program yang nyata dan mampu merangsang kegiatan ekonomi rakyat yang produktif di tingkat rakyat ,sekaligus memupuk jiwa kewirausahaan.
Disini peran pemerintah sangat menentukan yaitu adanya komitmen politik (political will), namun bukan membagi-bagi uang kepada rakyat .Itu sesuatu kekeliruan besar dalam perspektif ekonomi kerakyatan yang benar. Program membagi-bagi uang kepada rakyat sangat tidak menguntungkan pihak manapun, termasuk rakyat sendiri . Aksi membagi-bagi uang secara tidak sadar menyebabkan ekonomi rakyat ,membuat tidak berdaya untuk bersaing dalam suatu mekanisme pasar, menjadi sangat tergantung pada aksi dimaksud. Jika pemahaman ini tidak dibangun sejak awal, maka khawatir cerita keberpihakan yang salah selama masa orde baru kembali akan terulang. Tidak terjadi proses pendewasaan dalam pemberdayaan usaha ekonomi rakyat yang menjadi target . Bahkan sangat mungkin terjadi suatu proses yang bersifat counter-productive, karena asumsi awal yang dianut adalah usaha ekonomi rakyat yang merupakan ciri ekonomi kerakyatan Indonesia .Yitu tumbuh secara natural karena adanya sejumlah potensi ekonomi disekelilingnya. Mulanya mereka tumbuh tanpa adanya insentif artifisial apapun, atau dengan kata lain hanya mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, serta peluang pasar. Modal dasar yang dimiliki inilah yang seharusnya ditumbuhkembangkan dalam suatu mekanisme pasar yang sehat. Bukan sebaliknya ditiadakan dengan menciptakan ketergantungan model baru pada kebijakan keberpihakan
Peran Dunia Pendidikan
Dunia pendidikan sangat berperan penting dalam merubah pemahaman yang salah, tentang ekonomi kerakyatan.Kita ketahui Ekonomi Kerakyatan adalah sebuah sistem,/tatanan tentang ekonomi rakyat.Ekonomi rakyat bisa meliputi Petani buruh,pedagang asaongan,pedagang keliling ,peternak kambing dan yang lainya.Prinsip-prinsip koperasi harus di uraikan ,dijelaskan dengan detail oleh lembaga pengajar khususnya guru IPS /Ekonom. Bukan hanya prinsip koperasi yang ada di Indonesia saja yang di jelaskan tapi prinsip koperasi yang asli.Sangatlah penting diadakannya pendidikan perkoperasian di tingkat guru, harapannya materi yang disampaikan tepat dan tidak salah.
Sebagai penutup, kuranglah bijak jika tulisan ini terlalu menggurui, tapi minimal membuka wawasan kita tentang ekonomi kerakyatan di Indonesia yang jalan di tempat, atau menggugah kita untuk memperbaiki dengan benar.
http://mail.yimg.com/a/i/us/pim/mail/
No comments:
Post a Comment